KARAWANG-TRIKUPDATE.CLIK | BADAI mosi tidak percaya tengah menerjang Pemerintah Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Kursi kepemimpinan Kepala Desa (Kades) Cilewo, Wulan Dani, kini berada di ujung tanduk. Bukan tanpa alasan, sang Kades secara mengejutkan melontarkan pengakuan yang mencederai martabat jabatan: dirinya hanyalah ‘boneka’ dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pengakuan fatal itu terlontar di tengah gelombang aksi protes warga yang menuntut transparansi dan efektivitas kerja pemdes. Sontak, pernyataan tersebut memicu kemarahan publik yang merasa dikhianati oleh pemimpin pilihan mereka.
Intervensi Pihak Luar: Kedaulatan Desa Tergadaikan?
Isu adanya ‘tangan tak terlihat’ yang menyetir kebijakan di Desa Cilewo kini menjadi konsumsi publik. Warga menilai, integritas seorang Kades seharusnya mutlak dan independen. Fenomena pemimpin yang “disetir” dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
“Bagaimana desa bisa mandiri kalau pemimpinnya saja mengaku jadi boneka? Ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal hilangnya martabat pelayanan publik,” cetus salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Raport Merah dan Tuntutan Pencopotan
Stagnasi pelayanan dan ketidakprofesionalan birokrasi desa memicu warga melayangkan tuntutan keras kepada Pemerintah Kabupaten Karawang. Ada tiga poin krusial yang menjadi dasar desakan pencopotan Wulan Dani:
-
Lumpuhnya Program Kerja: Visi-misi desa dianggap jalan di tempat dan gagal menyentuh substansi kebutuhan masyarakat.
-
Skandal Pengakuan ‘Boneka’: Pernyataan ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi Kades dan sistem demokrasi desa.
-
Kedaulatan yang Terkikis: Kerentanan terhadap intervensi pihak ketiga membuktikan lemahnya kontrol kepemimpinan sang Kades.
Tokoh Masyarakat Karawang Angkat Bicara: “Ini Penghinaan Demokrasi”
Reaksi keras juga datang dari tokoh masyarakat sekaligus Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih (LMP) Jawa Barat, H. Awandi Siroj Suwandi. Ia mengecam keras mentalitas pemimpin yang menyerahkan “kemudi” desanya kepada pihak lain.
“Sangat memprihatinkan! Jika seorang Kades mengaku sebagai boneka, artinya dia telah menanggalkan kedaulatannya sendiri. Jika benar ada intervensi yang membuat kinerja mandek, maka sumpah jabatan telah dilanggar,” tegas H. Awandi dengan nada tinggi.
Ia menambahkan bahwa dampak dari kepemimpinan yang “enggak becus” ini dirasakan langsung oleh rakyat. Pelayanan menjadi carut-marut karena Kades tidak memiliki nyali untuk berdiri di atas prinsip kepentingan warga.
Desak Bupati Karawang Segera Ambil Tindakan Tegas
Sebagai sosok yang vokal, H. Awandi mendesak Bupati Karawang untuk tidak menutup mata. Ia meminta Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera bertindak melalui langkah-langkah berikut:
-
Audit Kinerja Total: Mengevaluasi sejauh mana pelayanan publik di Desa Cilewo telah terbengkalai.
-
Investigasi Aktor di Balik Layar: Membongkar siapa pihak yang selama ini “mengendalikan” sang Kades.
-
Sanksi Pemecatan: Memohon Bupati untuk mencopot Wulan Dani jika terbukti gagal menjalankan UU Desa secara mandiri.
“Jangan biarkan masyarakat menjadi tumbal dari pemimpin yang tidak punya kuasa. Bupati harus berani bertindak tegas demi menjaga marwah pemerintahan di Karawang,” pungkas H. Awandi.
Hingga naskah ini disusun, pihak Pemerintah Desa Cilewo maupun Kecamatan Telagasari masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan “Pemerintahan Boneka” tersebut. ***
Pewarta: RSK
