KETUA APDESI JAWA BARAT Geram Pemkab Karawang Dinilai Asal Buat Kebijakan Soal DBH

0
12BBF55D-EE6E-4897-B776-AE3D8FC15816

Karawang

Pemkab Karawang di tuding mengambil keputusan sepihak terkait pembelian sepeda motor yang di wajibkan untuk operasional desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) tanpa terlebih dahulu musyawarah mufakat dengan seluruh Kepala desa di Karawang.

Ketua Apdesi Jawa Barat, Sukarya WK menyampaikan, dalam mengambil keputusan terkait urusan desa, seharusnya Pemkab Karawang melibatkan seluruh kepala desa terlebih anggaran nya bersumber dari DBH untuk desa, jangan ujug ujug langsung membuat Perbup untuk pembelian sepeda motor untuk operasional desa.

Berita Lainnya  PWI Pusat Kukuhkan Pengurus Wilayah di Indramayu, Hendry Ch Bangun Singgung Dualisme Organisasi

“Sumber anggaran pembelian sepeda motor tersebut dari DBH retribusi pajak ada hak desa, maka sudah seharusnya Pemkab Karawang melibatkan seluruh kepala desa dalam mengambil keputusan. Karena kebutuhan setiap desa itu berbeda beda, tidak semuanya membutuhkan motor operasional sebagian desa sudah memiliki kendaraan operasional,” ujarnya usai pertemuan dengan Kepala dinas DPMD Karawang,” Senin (24/2/2025)

Berita Lainnya  Dualisme PWI Hanya Ilusi: Negara Hanya Akui Kepemimpinan Hendry Ch Bangun

Sukarya WK menuturkan, berhubung Perbup pembelian motor operasional desa sudah terbit, maka dari itu kami legowo menerima keputusan tersebut, namun kami mengingatkan agar ke depannya, Pemkab Karawang jika mengambil sesuatu keputusan terkait dengan urusan desa, sebelum nya harus melibatkan seluruh kepala desa dalam mengambil keputusan,”‘tandasnya.

Bagikan Artikel>>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *