KARAWANG-TRIKUPDATE.CLIK | Keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam mengawasi pelaksanaan program Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD) terus menjadi perhatian publik. Program aspirasi masyarakat yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini disebut berada di bawah pengawasan lebih ketat sebagai bagian dari upaya mencegah potensi penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Melalui Direktorat Pencegahan dan Monitoring, KPK dikabarkan terus memantau sejumlah kegiatan yang bersumber dari usulan Pokir dan dilaksanakan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengawasan tersebut dinilai sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel agar seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan informasi yang berkembang, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah II Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI secara intensif melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hingga penyelesaian pekerjaan, berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satgas Bidang Pencegahan memiliki mandat menutup setiap celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi sebelum pelanggaran terjadi. Pendekatan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada pembenahan sistem, penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, serta perbaikan tata kelola agar setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran.
Dukungan terhadap langkah KPK juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Wakil Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Markas Daerah Jawa Barat, Andri Kurniawan, mengatakan organisasinya sejak lama mendorong agar seluruh kegiatan pembangunan yang bersumber dari usulan Pokir dilaksanakan sesuai aturan dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Menurut Andri, pengawasan tidak hanya dilakukan di Kabupaten Karawang, tetapi juga melibatkan 27 Markas Cabang LMP di seluruh Jawa Barat. Jajaran organisasi tersebut diminta terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran daerah.
Ia mengungkapkan, LMP sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan supervisi kepada KPK RI agar pelaksanaan program aspirasi masyarakat mendapat perhatian khusus.
“Alhamdulillah, sekarang Kasatgas Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK sudah sangat serius memantau persoalan Pokir di Karawang,” ujar Andri. Kamis (25/06-26)
Meski demikian, ia menegaskan organisasinya tidak akan berhenti melakukan pengawasan di lapangan. Menurutnya, kontrol sosial tetap diperlukan untuk memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dapat segera diteruskan kepada pihak yang berwenang.
“Kami tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyerap berbagai informasi dari masyarakat. Sekecil apa pun informasi yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan akan kami tindak lanjuti sesuai kemampuan organisasi,” katanya.
Andri juga menyoroti pentingnya menjaga independensi Pengguna Anggaran (PA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menjalankan tugasnya. Ia berharap seluruh proses pengadaan barang dan jasa tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
“LMP tidak ingin ada celah sekecil apa pun bagi pihak yang mencoba mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan Pokir. Semua harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Ia mengaku sempat mendengar adanya isu mengenai dugaan kompromi atau pembagian persentase tertentu dari nilai usulan kegiatan. Namun, Andri menegaskan informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena hingga kini belum terdapat bukti maupun pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang mengonfirmasi adanya praktik tersebut.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menyerahkan setiap dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan korupsi, LMP Mada Jawa Barat juga membuka layanan pengaduan bagi aparatur pemerintah yang merasa mendapatkan tekanan, intimidasi, maupun intervensi saat menjalankan tugasnya sebagai Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen.
Menurut Andri, laporan dapat disampaikan selama 24 jam dan akan mendapatkan pendampingan secara nonlitigasi apabila diperlukan.
“Semoga mental para PA dan PPK tetap kuat menjalankan tugas sesuai aturan. Kami membuka layanan pengaduan selama 24 jam bagi aparatur yang mengalami intimidasi ataupun intervensi dalam proses pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Ia berharap keberadaan posko pengaduan tersebut dapat menjadi sarana perlindungan bagi aparatur yang ingin tetap menjaga integritas sekaligus memperkuat transparansi dalam pengelolaan APBD.
Pengawasan terhadap pelaksanaan program Pokir dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Sinergi antara KPK, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta partisipasi publik diharapkan mampu mempersempit ruang terjadinya penyimpangan sehingga anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KPK RI mengenai hasil monitoring maupun temuan khusus terkait pelaksanaan program Pokir di Kabupaten Karawang. Namun, pengawasan yang terus dilakukan diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas penggunaan APBD sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
