KARAWANG-TRIKUPDATE.CLIK | Polemik pelayanan perbankan di Bank BJB Cabang Karawang akhirnya menemukan titik terang setelah dilakukan audiensi bersama Laskar Merah Putih Jawa Barat pada Selasa, 5 Mei 2026. Klarifikasi ini sekaligus menjawab keluhan seorang ahli waris nasabah berinisial RE yang sebelumnya mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses data pinjaman atas nama almarhum ayahnya, ES.
Kasus ini sempat menjadi perhatian karena menyangkut transparansi informasi perbankan, khususnya terkait rincian pinjaman seperti sisa kewajiban, bunga, hingga histori pembayaran. Namun, hasil audiensi memastikan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh buruknya pelayanan bank, melainkan akibat miskomunikasi dan ketidaksesuaian prosedur yang ditempuh oleh pihak ahli waris.
Permasalahan bermula dari pengakuan RE yang merasa kesulitan mendapatkan informasi detail terkait pinjaman almarhum ayahnya di Bank BJB Cabang Karawang. Ia menyebut bahwa akses terhadap data penting seperti sisa tunggakan dan histori pembayaran tidak mudah diperoleh, sehingga menimbulkan kekecewaan.
Situasi tersebut kemudian mendapat perhatian dari Laskar Merah Putih Jawa Barat yang memfasilitasi audiensi langsung dengan pihak bank. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencari kejelasan sekaligus memastikan tidak adanya pelanggaran dalam pelayanan publik sektor perbankan.
Audiensi yang berlangsung di Karawang ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan kedua pihak dan membuka ruang komunikasi yang sebelumnya terhambat.
Dalam forum audiensi, perwakilan Bank BJB yang diwakili oleh Manager Opersional Mahfud Sidik memberikan penjelasan menyeluruh terkait proses yang dijalankan. Mereka mengakui bahwa sempat muncul kesan adanya keterlambatan dalam memberikan informasi kepada ahli waris.
Namun demikian, pihak bank menegaskan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam kasus yang melibatkan data nasabah, terlebih terkait ahli waris, bank wajib melakukan verifikasi ketat untuk menjaga keamanan data dan kepastian hukum.
“Memang sempat terlihat lama karena kami harus menelusuri dokumen serta berkoordinasi dengan divisi hukum di tingkat pusat. Permintaan tersebut seharusnya diajukan secara tertulis karena menyangkut perubahan data dan status nasabah,” jelas Mahfud Sidik.
Koordinasi dengan divisi hukum menjadi langkah penting, mengingat setiap informasi yang diberikan harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.
Dalam penjelasan lebih lanjut, pihak bank mengungkap bahwa pengajuan resmi secara tertulis dari ahli waris baru dilakukan pada tahun 2026. Hal inilah yang menjadi titik awal dimulainya proses verifikasi secara menyeluruh.
Sebelum adanya permintaan tertulis, bank tidak dapat memproses data secara lengkap karena terbentur aturan internal dan regulasi perlindungan data nasabah. Setelah pengajuan resmi diterima, seluruh tahapan langsung dijalankan, mulai dari pencarian dokumen hingga verifikasi administratif.
Hasilnya, seluruh data yang dibutuhkan berhasil dihimpun dan telah disampaikan kepada pihak terkait. Dengan demikian, informasi mengenai tunggakan dan detail pinjaman kini sudah dapat diakses secara lengkap.
“Ini bukan soal dipersulit. Ada prosedur yang memang harus dijalankan. Jika sejak awal diajukan secara tertulis, tentu prosesnya bisa lebih cepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tegas Mahfud Sidik
Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, Ketua Laskar Merah Putih Jawa Barat H. Awandi Siroj Suwandi memastikan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran layanan yang dilakukan oleh pihak bank. Mereka menilai persoalan ini murni terjadi karena miskomunikasi dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur yang berlaku.
Menurutnya kasus ini merupakan dinamika yang wajar dalam pelayanan publik, khususnya di sektor perbankan yang memiliki regulasi ketat dan berlapis.
Meski demikian, mereka tetap memberikan catatan konstruktif kepada pihak bank agar terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam hal komunikasi kepada nasabah dan masyarakat luas.
“Kami memberikan masukan agar ke depan komunikasi bisa lebih ditingkatkan. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi miskomunikasi yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif,” ujar pria yang akrab disapa Bah Wandi ini
Ditambahkan Wakil Ketua LMP Jabar Andri Kurniawan, kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, baik lembaga perbankan maupun masyarakat. Di satu sisi, bank harus menjalankan prosedur ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap data nasabah dan kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami mekanisme yang berlaku agar proses pelayanan berjalan lancar.
Transparansi informasi dan edukasi kepada nasabah menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi yang jelas sejak awal akan membantu mempercepat proses sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan.
“Sebagai bank pembangunan daerah, Bank BJB memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga profesionalisme dalam setiap prosesnya,” ujar Andri Kurniawan
Dengan adanya audiensi dan klarifikasi ini, polemik yang sempat mencuat akhirnya dinyatakan selesai. Semua pihak telah mendapatkan penjelasan yang komprehensif, dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam menghambat pelayanan.
Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama, baik bagi pihak bank untuk terus meningkatkan kualitas layanan, maupun bagi masyarakat untuk lebih memahami prosedur yang berlaku dalam sistem perbankan.
Ke depan, sinergi antara lembaga keuangan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berdaya saing.
Kasus di Karawang ini menegaskan satu hal penting: dalam dunia perbankan, kepatuhan terhadap prosedur bukanlah hambatan, melainkan bentuk perlindungan bagi semua pihak. Dengan komunikasi yang lebih baik dan pemahaman yang lebih kuat, potensi konflik serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.***
Pewarta: EreSKa
