KARAWANG-TRIKUPDATE.CLIK | PROYEK pemasangan saluran U-Ditch di Jalan Sukarja Jayalaksana, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, kembali menuai sorotan tajam. Proyek yang didanai APBD Kabupaten Karawang tahun 2025 senilai Rp880.000.000 ini dinilai bermasalah fatal dalam pelaksanaan teknis dan lemahnya pengawasan.
Berdasarkan data di papan informasi, pekerjaan sepanjang 507 meter dengan spesifikasi U-Ditch ukuran 0,60 x 0,60 meter ini dikerjakan oleh CV. Madu Segara melalui Kontrak Nomor: 027.2/613/06.2.01.0012.3.83/KPA-SDA/PUPR/2025, tertanggal 18 September 2025.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prosedur teknis. Proyek tersebut dikerjakan dalam kondisi saluran yang masih tergenang air dan berlumpur. Parahnya, unit U-Ditch tetap dipasang tanpa dilakukan pengeringan maupun penyiapan lantai kerja (lean concrete) yang semestinya menjadi syarat mutlak untuk menjamin kualitas dan kekuatan konstruksi.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, SH., MH., yang akrab disapa Askun, mengecam keras kelalaian ini. Menurutnya, masalah ini bukan sekadar keteledoran teknis biasa, melainkan cerminan kelalaian sistemik yang mencoreng integritas penggunaan anggaran publik.
“Ini bukan hanya soal kelalaian teknis. Ini adalah kelalaian sistemik yang mengarah pada pengkhianatan terhadap uang rakyat,” tegas Askun, Senin (10/11/2025).
Askun secara spesifik menyoroti Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang yang dipimpin oleh Dr. Aries. Ia menilai klaim ‘bersih’ di era kepemimpinan tersebut tidak terbukti di lapangan.
“Jika Bidang SDA Dr. Aries membanggakan era ‘bersih’, maka faktanya pekerjaan carut-marut seperti ini mencoreng semua klaim itu. Bentuk nyata pembiaran terhadap kualitas pekerjaan. Kalau tidak mampu mengawasi, lebih baik mundur. Jangan korbankan anggaran rakyat hanya demi formalitas proyek,” kecamnya.
Askun mendesak Bupati Karawang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Bidang SDA. Ia menilai pejabat yang dinilai ‘hanya pandai dalam teori akademis, namun lemah dalam pengawasan teknis di lapangan’ tidak layak menduduki jabatan strategis.
Lebih lanjut, Askun juga meminta seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Polres Karawang, Kejaksaan Negeri, dan unit Tipikor, untuk segera turun tangan menyelidiki kinerja Bidang SDA Dinas PUPR Karawang.
“Audit menyeluruh perlu dilakukan. Jika ada unsur pembiaran disengaja, bahkan kongkalikong dengan kontraktor, maka sudah sepatutnya ditindak tegas. Uang rakyat bukan bahan percobaan. Proyek yang asal-asalan hari ini, bisa jadi penyebab bencana esok hari,” tambahnya.
Respons di lapangan semakin memperburuk situasi. Ketika wartawan mencoba meminta klarifikasi, mandor proyek memilih bungkam, pelaksana proyek menghilang, dan pihak dinas hanya memberikan kalimat normatif: “akan kami coba hubungi rekanan.”
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab terhadap proyek senilai ratusan juta rupiah. Bagi publik, kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan proyek hanya dianggap formalias tanpa adanya integritas yang kuat.
Bidang SDA di bawah kepemimpinan saat ini dinilai terbukti tidak mampu menjamin kualitas pekerjaan di lapangan dan layak untuk dipertimbangkan kembali posisinya demi pembangunan Karawang yang lebih berkualitas.***
Pewarta: eReSKa
