KARAWANG-TRIKUPDATE. CLIK | LASKAR Merah Putih (LMP) Markas Daerah Jawa Barat secara terbuka mengkritik keras kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karawang. Kritik ini muncul setelah surat audiensi LMP tidak mendapatkan respons yang jelas. Tak hanya itu, LMP juga menyoroti dugaan kasus penipuan yang melibatkan oknum di lingkungan Bagian Umum.
Ketua LMP Mada Jabar, H. Awandi Siroj Suwandi, mengungkapkan kronologi kekecewaan mereka. Pihaknya telah mengirimkan surat audiensi yang seharusnya dijadwalkan pada 18 September 2025. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada tanggapan pasti dari Kepala Bagian Umum, Furqon.
“Seharusnya, jika memang tidak siap menerima audiensi, yang bersangkutan membalas surat kami. Namun, tidak ada respons sama sekali,” ujar pria yang akrab disapa Bah Wandi.
Saat dikonfirmasi langsung ke kantor Bagian Umum, LMP justru diminta untuk mengarahkan surat kepada Sekretaris Daerah (Sekda), Asep Aang Rahmatullah. Bah Wandi menilai prosedur ini sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab yang tidak profesional.
“Kalau memang harus melalui disposisi Sekda, seharusnya dia membalas surat kami dengan arahan tersebut, bukan malah mengabaikannya,” tambahnya.
Audiensi yang diajukan LMP sebenarnya bertujuan untuk mengonfirmasi dugaan kasus penipuan. Kasus ini diduga melibatkan seorang pengusaha asal Bekasi dan oknum yang memiliki relasi dengan Bagian Umum Setda Karawang.
Bah Wandi menegaskan peran LMP sebagai kontrol sosial untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik. Ia menduga, jika pengawasan internal berjalan optimal, kasus seperti dugaan penipuan ini tidak akan terjadi.
“Beredar kabar adanya dugaan pemalsuan dokumen seperti SPK (Surat Perintah Kerja) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) palsu. Ini adalah persoalan serius yang dapat mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Karawang,” tegas Bah Wandi.
Ia khawatir, jika masalah ini tidak segera dibenahi, wibawa pimpinan daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekda, akan dipertaruhkan.
Atas dasar dugaan tersebut, LMP Jabar mendesak Bupati dan Sekda Karawang untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Bagian Umum. “Kami meminta agar posisinya segera dipertimbangkan dan bila perlu diganti. Jika kasus ini terulang, itu akan menunjukkan ketidakprofesionalan pemerintah,” kata Bah Wandi.
LMP menduga kuat bahwa oknum yang terlibat memiliki hubungan erat dengan Kepala Bagian Umum, bahkan ada indikasi pegawai atau mantan pegawai yang ikut serta.
Sebagai tindak lanjut, LMP Jabar akan kembali mengirimkan surat audiensi, namun kali ini langsung ditujukan kepada Sekda Karawang. Hal ini diharapkan bisa membuka dialog dan mencari solusi atas persoalan ini.
Pewarta: RyaSKa
