KARAWANG-TRIKUPDATE.CLIK | KABUPATEN Karawang kembali mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia. Dalam dialog eksklusif CNN Indonesia Newsroom bertajuk “Swasembada Pangan: Karawang Lumbung Pangan Nasional” pada Selasa (13/1/2026), Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., membedah peta jalan daerahnya dalam menjaga stabilitas gabah nasional.
Keberhasilan ini menjadi sinyal kuat bahwa Karawang bukan sekadar daerah industri, melainkan pusat produksi padi yang vital bagi kebutuhan rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bupati yang akrab disapa Kang Aep.
Capaian sektor pertanian di Karawang menunjukkan grafik yang sangat impresif. Pada tahun 2025, Karawang dibebani target produksi sebesar 1,4 juta ton gabah kering panen oleh pemerintah pusat. Namun, berkat pengelolaan yang terintegrasi, realisasinya justru melampaui angka tersebut dengan capaian 1.400.100 ton.
“Target 2025 itu 1,4 juta ton, dan alhamdulillah kami mencapainya, bahkan lebih. Ini menunjukkan bahwa Karawang masih sangat kuat sebagai sentra produksi pangan,” ujar Kang Aep. Surplus ini membuktikan bahwa produktivitas lahan sawah di Karawang tetap terjaga meski tantangan alih fungsi lahan terus membayangi daerah penyangga ibu kota ini.
Pentingnya peran Karawang dalam peta pangan nasional mendapat pengakuan langsung dari otoritas tertinggi negara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir langsung dalam agenda Panen Raya Nasional yang digelar di Kecamatan Cilebar. Kehadiran Presiden merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Karawang dalam menyokong stok pangan tanpa perlu bergantung pada impor.
Dalam perbincangan tersebut, Kang Aep menyinggung pernyataan Presiden Prabowo bahwa target swasembada pangan yang semula direncanakan empat tahun, berhasil diakselerasi hanya dalam waktu satu tahun. Hasilnya, pada tahun 2025, Indonesia tercatat tidak melakukan impor beras. “Salah satu penopangnya adalah Kabupaten Karawang dengan produksi gabah 1,4 juta ton,” tegas Bupati Aep.
Guna memastikan Karawang tetap menjadi Lumbung Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten Karawang menerapkan strategi perlindungan lahan yang sangat ketat. Hal ini dilakukan sebagai jawaban atas ancaman pertumbuhan penduduk dan masifnya pembangunan infrastruktur non-pertanian di wilayah tersebut.
Salah satu kebijakan paling krusial yang diambil adalah “mengunci” lahan baku sawah melalui skema Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sebanyak hampir 88 ribu hektare lahan sawah di Karawang kini tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun.
“Kami sudah mengunci lebih dari 87 ribu hektare, hampir 88 ribu hektare lahan sawah dalam LP2B. Itu tidak bisa diotak-atik,” ujar Kang Aep dengan nada tegas.
Selain perlindungan lahan secara hukum, Pemkab Karawang juga memberikan stimulus ekonomi yang sangat menguntungkan bagi para petani, antara lain:
- Pembebasan PBB-P2: Lahan sawah hingga maksimal 3 hektare per keluarga dibebaskan dari pajak bumi dan bangunan selamanya.
- Keberpihakan Berbasis Keluarga: Stimulus pajak ini berbasis satu Kartu Keluarga (KK), bukan per individu, agar penyaluran insentif lebih adil dan tepat sasaran.
- Peningkatan Kualitas: Fokus utama di tahun 2026 adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas gabah melalui penguatan peran kelompok tani.
Peran Karawang tidak hanya terbatas pada pemenuhan stok lokal. Melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Karawang mengelola sekitar 5.000 hektare lahan sawah dalam skema food estate. Gabah yang diproduksi di tanah Karawang diolah secara profesional untuk menjamin ketersediaan beras bagi kebutuhan warga ibu kota.
Atas dedikasi dan inovasi dalam menjaga ketahanan pangan, Bupati Aep Syaepuloh dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (7/1/2026). Penghargaan ini merupakan pengakuan negara atas keberhasilan Karawang menembus 10 besar daerah penghasil beras nasional.
Ke depannya, di bawah kepemimpinan Bupati Aep, Karawang diprediksi akan memainkan peran lebih besar dalam mencapai cadangan beras nasional sebesar 3 juta ton. Melalui sinergi antara kebijakan proteksi lahan, insentif pajak, dan kolaborasi antar-daerah, Swasembada Pangan Karawang diharapkan menjadi model ideal bagi daerah lain di Indonesia.
Pewarta: RSK
