Oleh: Chrisindo Reformanda Tamalag
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Relawan Lentera Kasih Prabowo–Gibran | Akademisi
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak semestinya berhenti sekadar sebagai berita tentang seseorang yang menanggalkan jabatan. Di balik keputusan politik itu tersimpan persoalan konstitusional yang jauh lebih mendasar: bagaimana negara memperlakukan kekuasaan ketika berhadapan dengan tekanan hukum, bagaimana institusi bekerja saat kepentingan politik berkelindan, dan apakah hukum benar-benar mampu berdiri tegak di atas siapa pun yang sedang memegang kendali kekuasaan.
Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Keputusan tersebut hadir di tengah pusaran polemik dokumen penyetaraan pendidikan, putusan Mahkamah Agung, serta menguatnya dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat.
Dalam rentang waktu yang berdekatan, publik juga dikejutkan oleh pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang disebut-sebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, lingkungan istana, anggota DPR, partai politik, hingga sejumlah tokoh nasional.
Dua perkara ini tentu tidak boleh dicampuradukkan secara serampangan tanpa pembuktian yang sah. Namun, keduanya bermuara pada satu pertanyaan besar yang sama: sejauh mana kekuasaan negara bekerja dalam koridor hukum, dan sejauh mana institusi negara memiliki kapasitas untuk mengawasi dirinya sendiri?
Itulah sebabnya, pengunduran diri Gibran tidak boleh dibaca semata-mata sebagai kemenangan atau kekalahan faksi politik tertentu. Peristiwa ini harus diletakkan sebagai batu uji bagi kualitas negara hukum di Indonesia.
Saya menulis catatan ini dengan posisi politik yang terbuka. Sebagai Ketua Relawan Prabowo–Gibran, saya pernah menjadi bagian dari barisan perjuangan yang mengantarkan keduanya meraih mandat rakyat. Posisi historis tersebut tidak perlu saya tutupi.
Namun, justru karena pernah berada di dalam lingkaran perjuangan politik itu, saya meyakini satu garis batas yang haram dilampaui: loyalitas kepada pemimpin tidak boleh lebih tinggi daripada loyalitas kepada konstitusi.
Ketika kekuasaan telah berada di tangan, tolok ukur utama bukan lagi soal siapa kawan dan siapa lawan. Ukurannya adalah apakah setiap keputusan dan proses ketatanegaraan dapat dipertanggungjawabkan secara sah kepada negara dan rakyat.
Putusan pengadilan harus dihormati, bukan dipilih sesuai kepentingan
Polemik dokumen pendidikan Gibran telah masuk ke ruang yudisial. Karena itu, persoalan ini tidak lagi memadai jika hanya dijawab dengan retorika atau argumentasi politik.
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA. Meski demikian, pada saat yang sama, Mahkamah tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan memerintahkan pencabutannya.
Kedua produk hukum ini wajib dibaca secara utuh dan proporsional. Putusan MK dan MA tidak boleh dibenturkan secara serampangan karena keduanya lahir dari kewenangan, objek sengketa, dan ruang pemeriksaan yang berbeda. Putusan MA mengenai keabsahan keputusan tata usaha negara tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai putusan pemakzulan. Sebaliknya, putusan MK juga tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan konsekuensi hukum dan administratif dari putusan MA.
Di titik inilah kedewasaan berhukum kita diuji. Kita tidak boleh memetik bagian dari suatu putusan yang menguntungkan posisi politik, lalu membuang bagian lain yang terasa pahit. Hukum tidak boleh dipilih layaknya menu di meja politik.
Apabila suatu keputusan administrasi negara dinyatakan cacat dan harus dicabut, publik berhak menuntut kejelasan: bagaimana dokumen tersebut dahulu diterbitkan, siapa pejabat yang memverifikasi, apa dasar hukumnya, serta bagaimana dokumen itu digunakan dalam tahapan administrasi pencalonan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah serangan personal terhadap individu tertentu, melainkan instrumen koreksi untuk memastikan negara memiliki sistem verifikasi yang kredibel. Jangan sampai seluruh beban kesalahan hanya ditimpakan kepada satu orang, sementara institusi yang menerbitkan, memeriksa, dan meloloskan dokumen tersebut luput dari evaluasi internal.
Pada saat yang sama, putusan pengadilan juga haram ditarik menjadi kesimpulan liar yang melampaui amar putusan. Negara hukum menuntut dua keberanian sekaligus: keberanian menerima putusan yang tidak menguntungkan posisi politik kita, dan keberanian menolak tuduhan yang tidak pernah dibuktikan oleh pengadilan.
Gibran mundur, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh ikut mundur
Dalam surat pengunduran dirinya, Gibran menyatakan bahwa langkah tersebut diambil atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran roda pemerintahan. Sebagai pernyataan resmi ketatanegaraan, alasan tersebut patut dihormati.
Namun, dalam tradisi demokrasi yang sehat, alasan formal tidak otomatis menutup ruang bagi analisis kritis publik. Kita memang tidak memiliki dasar memadai untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri ini murni bentuk pengorbanan kenegarawanan. Sebaliknya, sama tidak berdasarnya jika keputusan mundur tersebut langsung divonis sebagai pengakuan atas seluruh tuduhan yang beredar. Kedua kesimpulan ekstrem itu sama-sama melampaui fakta.
Yang terang benderang di hadapan publik adalah konteks politik yang menyertainya. Pengunduran diri ini terjadi tepat ketika eskalasi tekanan hukum dan politik mencapai titik didih. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menggulirkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Rapat paripurna yang semula dijadwalkan untuk membahas usulan tersebut akhirnya dibatalkan setelah surat pengunduran diri disampaikan.
Korelasi waktunya nyata, meski dalam logika hukum, kedekatan waktu tidak otomatis bermakna hubungan sebab-akibat.
Oleh karena itu, pertanyaan terpenting pasca-pengunduran diri ini bukanlah siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan elite. (Lanjutan penyempurnaan kalimat penutup) Pertanyaan yang jauh lebih krusial adalah: apakah mundurnya seorang pejabat tinggi negara otomatis menghapus kewajiban negara untuk membenahi tata kelola administrasi dan menegakkan akuntabilitas institusionalnya?
Sebab jika pengunduran diri dijadikan jalan pintas untuk menghentikan evaluasi sistemik, maka sejarah hanya akan mengulang lubang yang sama. Kekuasaan boleh berganti dan pejabat bisa bergeser, tetapi konstitusi dan integritas institusi negara tidak boleh ikut mundur selangkah pun.***
Pewarta : Nina Susanti



