spot_img

Adanya Penggunaan Material Alam Batu Kapur Diproyek Emplacement Pemda 2 Harus Dipastikan Ada Didalam Dokpil

KARAWANG, TRIKUPDATE.CLIK – Proyek pembangunan Emplasemen Pemda II Kabupaten Karawang yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang menuai sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada kejelasan sumber material alam berupa batu kapur atau gamping yang digunakan dalam pekerjaan proyek bernilai kontrak Rp1,8 miliar tersebut.

Aktivis Jawa Barat, Andri Kurniawan, mempertanyakan aspek legalitas sumber material batu kapur yang dipakai oleh perusahaan pemenang mini kompetisi. Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terutama untuk memastikan material berasal dari perusahaan pertambangan berizin lengkap.

Andri menilai persoalan proyek tersebut bukan hanya menyangkut kelengkapan direksi kit maupun aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, melainkan hal mendasar terkait kepastian legalitas material alam.

“Bukan hanya persoalan ke-3 dan kelengkapan direksi kit yang perlu dipertanyakan, tetapi justru yang lebih krusial dan urgent adalah mempertanyakan penggunaan material alam berupa batu kapur atau gamping,” ujar Andri.

Berdasarkan penelusurannya terhadap dokumen pemilihan (dokpil), ia menemukan hal yang perlu diklarifikasi mengenai persyaratan dukungan sumber material alam. Dokumen tersebut perlu dipastikan telah mencantumkan ketentuan terkait legalitas perusahaan tambang pemasok batu kapur.

Berita Lainnya  Puncak HUT ke-26 LMP Majalengka, Danny Pande Irot Siap Segerakan Konsolidasi

Andri mengingatkan bahwa perizinan pertambangan di Jawa Barat harus menjadi atensi khusus, terlebih dengan berlakunya kebijakan moratorium perizinan pertambangan di wilayah tersebut. Ia menyebut terdapat sejumlah perusahaan yang mengantongi izin pertambangan batu kapur, di antaranya di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kabupaten Karawang.

“Di situ ada empat perusahaan yang memiliki perizinan lengkap. Kemudian di Kabupaten Karawang ada perusahaan yang memiliki atau mengantongi izin terkait pertambangan batu kapur,” ungkapnya.

Penggunaan material dari pertambangan tak berizin berpotensi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, mengingat proyek ini menggunakan anggaran pemerintah.

“Maka di sini PPK maupun PPTK perlu memastikan kembali, jangan sampai nanti ini bertabrakan dengan Undang-Undang Pertambangan dan juga moratorium Gubernur Jawa Barat,” tegasnya.

Andri secara khusus mendesak PPK proyek pembangunan Emplasemen Pemda II Karawang untuk memeriksa sumber pengadaan material batu kapur. Perusahaan pelaksana diminta mampu menunjukkan asal material sekaligus dokumen perizinan dari perusahaan tambang pemasoknya.

Berita Lainnya  Hampir 2 Tahun Menggantung! 26 Ormas dan LSM Pertanyakan Kasus Haji Toha ke Kapolresta Karawang

Menurut Andri, pemerintah daerah harus memberi teladan kepatuhan aturan agar tidak terkesan mewajibkan masyarakat menggunakan material berizin, sementara proyek pemerintah sendiri tidak jelas legalitas materialnya. Apabila tidak diklarifikasi sejak awal, hal ini berpotensi menghambat pekerjaan sekaligus mencoreng tata kelola pemerintahan daerah.

“Jangan sampai masyarakat diharuskan menggunakan bahan material alam yang berizin, sementara proyek pemerintah sendiri patut diduga ke depan terjadi penggunaan material alam yang tidak berizin,” katanya.

Untuk itu, PPK perlu memastikan dua hal penting: pertama, pencantuman persyaratan legalitas sumber material batu kapur dalam dokumen pemilihan; kedua, kepastian bahwa pelaksana mengambil material dari perusahaan tambang berizin resmi.

Andri mengingatkan agar pemeriksaan dilakukan sejak pekerjaan berlangsung, bukan menunggu proyek selesai baru muncul masalah. Kepastian asal-usul material menjadi krusial karena pengawasan aktivitas pertambangan tengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saya mendesak kepada PPK agar memastikan bahwa sumber material alam batu kapur itu didapatkan dari perusahaan tambang yang memiliki izin lengkap. Jangan sampai nanti ketika sudah selesai pekerjaan timbul masalah yang notabenenya persoalan tambang ini sedang menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Gubernur,” lanjutnya.

Berita Lainnya  Tabur Bunga di Makam Eddy Hartawan, LMP Teguhkan Semangat Patriotisme

Lebih jauh, Andri menyoroti transparansi rantai pasok pengadaan material. Ia menyinggung kondisi salah satu pabrik semen di Kabupaten Bekasi yang dikabarkan tengah mengalami krisis pasokan batu kapur, sehingga pengawasan terhadap distribusi material alam harus diperketat guna mencegah masuknya material dari tambang ilegal.

“Karena yang kita ketahui bersama, salah satu perusahaan pabrik semen yang ada di Kabupaten Bekasi pun sedang mengalami krisis atau kekurangan bahan material berupa batu kapur,” tuturnya.

Andri berharap PPK, PPTK, serta instansi terkait segera memberikan kejelasan mengenai spesifikasi dan sumber material dalam proyek ini. Hingga berita ini disusun, masih diperlukan klarifikasi resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang guna memastikan proyek senilai Rp1,8 miliar tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.***

Pewarta: RSK

 

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

spot_img

NASIONAL

DAERAH

REKOMENDASI

- Advertisement -spot_img

HUKUM & KRIMINAL

BIROKRASI

INVESTIGASI

ARTIKEL POPULER