Tokoh Masyarakat Karawang Geram: Desak APH Usut Tuntas Kasus Cuitan Diskriminatif Manajer HRD

KARAWANG | TRICKUPDATE.CLIK-Gelombang kemarahan publik menyapu Kabupaten Karawang setelah cuitan kontroversial dari salah seorang manajer HRD PT FCC Indonesia menjadi viral. Cuitan tersebut memuat narasi yang menyebut warga Karawang “susah diajarkan dan tidak pintar-pintar,” yang sontak memantik protes keras dari masyarakat. Insiden ini kian memanas di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan dugaan praktik rekrutmen tenaga kerja yang kurang transparan di wilayah industri Karawang.

Meskipun manajer yang bersangkutan sempat mengklaim bahwa pernyataannya bertujuan membela warga Karawang, publik justru menilai narasi tersebut menyiratkan adanya pandangan diskriminatif di kalangan para praktisi HRD perusahaan terhadap putra-putri daerah.

Tokoh Masyarakat Karawang, H. Awandi Siroj Suwandi (Bah Wandi), mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh LBH Bumi Proklamasi yang telah melaporkan pernyataan manajer HRD PT FCC Indonesia tersebut kepada pihak berwajib.

“Aparat penegak hukum (APH) wajib mengusut tuntas. Tidak menutup kemungkinan HRD lain yang turut memiliki pandangan atau pernah menyampaikan ucapan serupa,” ungkap Bah Wandi, mendesak agar penyelidikan tidak berhenti pada satu kasus ini saja.

Bah Wandi menegaskan bahwa pernyataan manajer tersebut sangat merendahkan martabat warga Karawang. “Kami menyimpulkan bahwa kalimat itu menyatakan orang Karawang bodoh,” tegasnya, menyoroti dampak serius dari cuitan tersebut terhadap citra dan martabat masyarakat lokal.

Lebih lanjut, Bah Wandi menekankan bahwa kasus ini sudah melampaui persoalan personal dan menjadi isu krusial yang menyangkut keadilan bagi masyarakat Karawang. Ia memperingatkan, jika tidak ditindak tegas, masyarakat Karawang akan semakin percaya bahwa ada perlakuan tidak adil dan diskriminatif terhadap mereka di dunia industri.

“Jangan mentang-mentang punya kedekatan dengan pejabat, merasa bisa berkata seenaknya. Ini negara hukum! Tak peduli dia karibnya pejabat tinggi Jawa Barat atau siapa pun,” tandasnya, mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Sebagai tokoh masyarakat, Bah Wandi secara terbuka meminta kepada APH untuk memproses kasus ini secara transparan. “Berharap agar Disnakertrans, DPRD, dan APH bersinergi mengungkap kebenaran di balik ucapan diskriminatif tersebut,” pungkasnya, menyerukan kolaborasi lintas institusi untuk menyelesaikan masalah ini demi keadilan bagi warga Karawang.