KARAWANG-TRIKUPDATE.CLIK | KEBIJAKAN peniadaan bantuan keuangan atau dana hibah untuk Organisasi Masyarakat (Ormas) pada tahun anggaran 2025 menuai dukungan dari salah satu ormas terbesar di Jawa Barat, Laskar Merah Putih (LMP). Organisasi ini menilai langkah tersebut sebagai hal yang positif dan sejalan dengan semangat kemandirian.
Ketua Markas Daerah (Mada) LMP Jawa Barat, melalui Wakil Ketua Mada Jabar Andri Kurniawan menyatakan bahwa kebijakan ini tidak perlu lagi dipersoalkan. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Bagi kami, ini adalah langkah yang sangat positif. Kami sebagai ormas yang mandiri sejak dulu tidak terlalu mengandalkan dana bantuan dari pemerintah,” kata Andri Kurniawan, Kamis (18/09). Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Inpres, yang kemudian diterjemahkan oleh Gubernur Jawa Barat dan diikuti oleh Bupati Karawang dan 26 kepala daerah lainnya
Wakamada Jabar berpendapat, ketergantungan pada dana hibah justru dapat mengekang ruang gerak ormas dalam menjalankan fungsi kontrol (controlling) terhadap jalannya pemerintahan. “Dana bantuan bisa membuat ormas terkesan dimanjakan dan pada akhirnya membatasi kami untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan, LMP Jabar akan tetap beroperasi secara optimal meskipun tidak ada bantuan keuangan dari Kesbangpol yang bersumber dari APBD. “Kami tidak akan mempersoalkan kebijakan ini, bahkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Tanpa bantuan pemerintah, kami justru lebih leluasa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap trias politika,” tegasnya.
Andri Kurniawan menambahkan, selama kepengurusannya, LMP Jabar selalu memprioritaskan kemandirian finansial. “Jika memang ada hak yang diberikan, kami akan terima melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Namun, jika ditiadakan, kami juga tidak akan mempermasalahkannya,” pungkasnya.***
Pewarta: RyaSKa
