KARAWANG-TRIKUPDATE.CLIK | PROSES rekrutmen calon pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non-ASN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok tahun 2025 menuai polemik. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Karawang menilai proses seleksi ini minim transparansi dan terkesan tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal Karawang.
Menurut Pimpinan Cabang IMM Karawang, proses rekrutmen ini sangat janggal dan terkesan dipaksakan. Mereka pun mendesak agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) segera digelar. Tujuannya, untuk mengklarifikasi dugaan kejanggalan tersebut bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang dan pihak terkait.
Anggota DPRD Karawang Dapil II, Iqbal Jamalulail, yang juga anggota Komisi IV, menyoroti sejumlah kejanggalan utama. Ia mempertanyakan jadwal pendaftaran yang sangat singkat, hanya empat hari (1–4 September 2025). Selain itu, ia juga mempertanyakan keputusan menggandeng Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung sebagai mitra seleksi, padahal Karawang memiliki Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang (UNSIKA).
“RSUD Rengasdengklok adalah kebanggaan masyarakat karena dibangun dengan uang rakyat. Tapi, anehnya masyarakat lokal justru kurang terakomodasi. Pendaftaran yang hanya empat hari jelas tidak efektif untuk menjaring tenaga kerja kompeten. Kami juga bertanya-tanya, kenapa rekrutmen ini harus bekerja sama dengan Unpad di Bandung, padahal Karawang punya UNSIKA yang seharusnya bisa diberdayakan,” ujar Iqbal.
IMM Karawang Minta Transparansi dan Prioritas untuk Warga Lokal
Ketua Umum PC IMM Karawang, Dino Robika Patardo, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini sampai ada kejelasan dan perbaikan sistem rekrutmen. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keberpihakan pada putra daerah yang memiliki kompetensi.
“Seleksi harus transparan dan berpihak pada putra daerah yang berkompeten. Jangan sampai rumah sakit ini berdiri megah, tapi masyarakat Karawang sendiri tidak mendapat kesempatan,” tegas Dino.
Senada dengan Dino, Sekretaris Umum PC IMM Karawang, Raden Gumilar Riyansyah, S.Kom, menegaskan bahwa IMM siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah. “Profesionalisme itu penting, tapi keberpihakan pada masyarakat lokal harus menjadi prioritas. IMM Karawang akan terus mengawal agar kebijakan publik benar-benar memberi manfaat untuk warga,” ungkapnya.
Dengan adanya permintaan RDP ini, IMM Karawang berharap proses rekrutmen pegawai RSUD Rengasdengklok dapat ditinjau ulang. Tujuannya, agar proses seleksi menjadi lebih adil, transparan, serta memberikan prioritas yang jelas bagi masyarakat Karawang.
Pewarta: RyaSKa
