KARAWANG-TRIKUPDATE.CLIK – Beredarnya nilai peserta ujian berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Karawang pada Jumat (9/10/2026) menuai sorotan. Hasil ujian yang tersebar di media sosial sebelum penetapan resmi panitia dinilai berpotensi memicu polemik dan memperkeruh persaingan antarkandidat.
Tokoh masyarakat Karawang, H. Awandi Siroj Suwandi, yang akrab disapa Bah Wandi, menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari aspek transparansi pelaksanaan ujian. Menurutnya, hal yang perlu mendapat perhatian adalah beredarnya informasi nilai peserta sebelum panitia mengumumkan hasil secara resmi melalui mekanisme yang berlaku.
Dampak penyebaran nilai itu disebut mulai terasa di sejumlah wilayah, di antaranya Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, dan Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur. Di dua desa tersebut, masing-masing tim sukses (timses) dikabarkan saling mengklaim calon yang diusung memperoleh nilai tertinggi dan dinilai lebih layak memimpin desa. Situasi tersebut dikhawatirkan berkembang menjadi persaingan politik yang tidak sehat. Jika tidak ditangani secara tepat, polemik nilai CAT berpotensi memicu gesekan antarkelompok pendukung hingga munculnya kampanye hitam (black campaign).
Bah Wandi mengatakan, dugaan kebocoran informasi hasil CAT perlu ditelusuri secara menyeluruh. Ia menyebut persoalan tersebut tidak hanya menjadi perhatian pada kasus peserta yang berjumlah lima orang, tetapi juga pada sejumlah kasus lain dengan jumlah peserta lebih dari lima orang.
“Ada beberapa yang pesertanya lebih dari lima pun diduga terjadi kebocoran. Bahkan, kami sudah mengantongi tabel akumulasi nilai yang terdiri dari beberapa indikator, di antaranya indikator pengalaman bekerja, tingkat pendidikan, usia, dan hasil ujian yang diakumulasi menjadi nilai akhir dengan tanda kutip biru muda, kuning, dan merah,” ujar Bah Wandi.
Menurutnya, informasi mengenai tabel akumulasi nilai tersebut perlu menjadi perhatian karena memuat sejumlah komponen yang berkaitan dengan penilaian peserta. Ia menilai perlu ada penjelasan resmi mengenai tata kelola data, mekanisme pengolahan nilai, serta prosedur penyampaian hasil kepada pihak yang berkepentingan. Meski demikian, keberadaan tabel yang disebut telah dikantongi tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak penyelenggara. Penjelasan diperlukan untuk memastikan sumber data, arti penanda warna biru muda, kuning, dan merah, serta kedudukan tabel tersebut dalam mekanisme penilaian resmi Pilkades.
Bah Wandi juga menyoroti dugaan penyebaran hasil ujian oleh sejumlah calon kepala desa (cakades) kepada tim sukses maupun pihak lain. Menurutnya, informasi yang beredar di luar mekanisme resmi dapat memicu penafsiran berbeda dan berkembang menjadi klaim sepihak di tengah masyarakat.
“Fenomena para cakades yang mengekspos hasil CAT kepada tim sukses dan pihak lain ini menjadi pangkal masalah utama kebocoran nilai, sehingga akhirnya menggelinding menjadi bola liar di masyarakat,” kata H. Awandi.
Bah Wandi turut mengungkapkan bahwa dugaan kebocoran hasil CAT pada kasus yang melibatkan lima peserta telah diikuti upaya hukum melalui laporan pengaduan kepada aparat penegak hukum (APH).
“Apalagi nota benenya yang lebih dari lima sudah dipastikan ada yang gugur, tentu potensi konflik hukum lebih besar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menyoroti kemungkinan persoalan tidak berhenti pada perdebatan mengenai nilai tertinggi. Ketika hasil ujian beredar sebelum penetapan resmi, sedangkan terdapat peserta yang dinyatakan tidak lolos, perbedaan informasi berpotensi memunculkan keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Namun, dugaan kebocoran data dan laporan pengaduan tersebut tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap bukti serta keterangan pihak terkait. Adanya laporan kepada APH tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi pelanggaran hukum, karena penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan aparat sesuai prosedur yang berlaku.
Bah Wandi menilai kejelasan informasi dari penyelenggara menjadi penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi. Ia juga mengingatkan agar para calon dan pendukungnya tidak menjadikan informasi yang belum ditetapkan secara resmi sebagai dasar untuk mengklaim kemenangan atau menyudutkan kandidat lain.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, Syaefulloh, memberikan pernyataan kepada media pada Senin (12/10/2026) mengenai pelaksanaan ujian CAT Pilkades. Pihak DPMD menegaskan transparansi proses ujian. Namun, dalam polemik yang berkembang, perhatian masyarakat juga tertuju pada beredarnya nilai peserta sebelum penetapan resmi oleh panitia.
Bagi Bah Wandi, transparansi pelaksanaan ujian dan pengendalian penyebaran hasil merupakan dua hal yang perlu dijelaskan secara terpisah. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan proses yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan penyampaian hasil harus mengikuti mekanisme dan tahapan resmi yang ditetapkan penyelenggara.
Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan mengenai bagaimana data nilai dapat beredar, siapa saja yang memiliki akses terhadap hasil ujian, serta bagaimana prosedur pengumuman dan penetapan nilai dilaksanakan.
Klarifikasi tersebut dibutuhkan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya mengandalkan potongan data yang beredar di media sosial. Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan dugaan kebocoran juga perlu memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan.
Menyikapi polemik tersebut, mendorong panitia penyelenggara dan DPMD Kabupaten Karawang memperjelas mekanisme pengelolaan serta pengumuman hasil CAT Pilkades. Pengaturan akses terhadap data nilai dinilai perlu diperketat agar informasi hasil ujian tidak beredar di luar prosedur yang telah ditetapkan. Panitia juga perlu menjelaskan tahapan penilaian dan penetapan hasil secara terbuka, termasuk saluran resmi yang dapat digunakan peserta untuk memperoleh informasi maupun mengajukan keberatan.
Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkades serentak di Kabupaten Karawang. Kejelasan prosedur juga dapat membantu mencegah informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Penyelenggaraan Pilkades tidak hanya menuntut pelaksanaan ujian yang transparan, tetapi juga pengelolaan data yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Karena itu, dugaan kebocoran nilai perlu ditelusuri berdasarkan bukti, sementara seluruh pihak diharapkan menahan diri dari klaim yang belum memiliki dasar penetapan resmi.
Dengan klarifikasi yang menyeluruh dari panitia dan DPMD, serta penanganan laporan sesuai prosedur hukum, polemik nilai CAT diharapkan dapat diselesaikan tanpa memperbesar ketegangan di tengah masyarakat desa.***
Pewarta: RSK
