spot_img

Hampir 2 Tahun Menggantung! 26 Ormas dan LSM Pertanyakan Kasus Haji Toha ke Kapolresta Karawang

KARAWANG, TRIKUPDATE.CLIK – Di tengah polemik dugaan provokasi yang melibatkan oknum Masyarakat Asli Madura (MADAS), H. Muhammad Toha Sugiarto, dengan Aliansi dan Forum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Karawang, perkembangan laporan polisi terhadap dirinya kembali menjadi perhatian.

Laporan yang dilayangkan pada 5 Oktober 2024 tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana ancaman kekerasan melalui media sosial. Setelah hampir dua tahun berjalan, perkembangan penanganan perkara itu disampaikan oleh kuasa hukum pelapor, Dr. M. Gary Gagarin, S.H., M.H.

Diketahui, H. Muhammad Toha Sugiarto yang menjabat sebagai Direktur PT Cahaya Mitra Utama sebelumnya pernah berseteru dengan H. ME. Suparno, Direktur PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri. Perselisihan keduanya berkaitan dengan persaingan bisnis limbah ekonomis di lingkungan PT HK-PATI, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang.

Dalam konflik tersebut, H. Toha dilaporkan oleh H. ME. Suparno melalui kuasa hukumnya, Dr. M. Gary Gagarin, S.H., M.H. Laporan itu berkaitan dengan dugaan provokasi dan ancaman melalui sebuah video yang beredar di media sosial.

Berita Lainnya  Merasa Diprovokasi, Puluhan LSM/Ormas Karawang Resmi Tabuh Genderang Perlawanan ke Oknum MADAS

Dalam video tersebut terdapat narasi bernada ancaman berupa pernyataan akan meminum darah H. ME. Suparno. Pernyataan itu kemudian menjadi salah satu dasar pelaporan kepada pihak kepolisian.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/1273/X/2024/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT tertanggal 5 Oktober 2024. H. Muhammad Toha Sugiarto dilaporkan atas dugaan tindak pidana ancaman kekerasan melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 45B juncto Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hampir dua tahun sejak laporan dibuat, perkembangan penanganan perkara tersebut kembali disampaikan Gary Gagarin. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, laporan terhadap H. Toha telah meningkat ke tahap penyidikan pada September 2026.

“Perkembangannya saat ini setelah berproses selama 2 tahun, di bulan September 2026 yang lalu, kami mendapatkan informasi bahwa perkara tersebut sudah naik ke tahap penyidikan,” tutur Gary Gagarin,

Berita Lainnya  Jaga Marwah Organisasi, H. Awandi Siroj Pimpin LMP MADA Jabar Hadiri Penghormatan Almarhum Eddy Hartawan

Persoalan ini juga menjadi salah satu hal yang dipertanyakan dalam agenda silaturahmi bersama Kapolresta Karawang. Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 26 orang dari unsur Ormas dan LSM yang hadir turut meminta penjelasan langsung kepada Kapolresta mengenai perkembangan laporan polisi terhadap H. Muhammad Toha Sugiarto.

Pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap proses penanganan perkara yang telah dilaporkan sejak Oktober 2024. Para perwakilan Ormas dan LSM tersebut ingin memperoleh kejelasan mengenai sejauh mana proses hukum berjalan, terlebih setelah muncul informasi bahwa perkara telah memasuki tahap penyidikan.

Dalam kesempatan itu, Pewakilan dari 26 Ormas/LSM juga meminta Kapolresta Karawang memberikan perhatian terhadap penanganan laporan tersebut. Ia berharap proses penyidikan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada pihak pelapor.

Berita Lainnya  Langkah Dinas Pertanian Karawang Secara Normatif Dan On The Track Dalam Realisasi Kegiatan Pokir Patut Diapresiasi

Ke 26 Ormas LSM turut mendorong agar penyidik segera menuntaskan proses hukum, termasuk mengambil langkah penetapan tersangka apabila alat bukti dan unsur pidana telah terpenuhi.

Menurutnya, dugaan ancaman yang menjadi materi laporan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Ia menilai polemik yang terus berkembang berpotensi mengganggu kondusivitas Kabupaten Karawang apabila tidak ditangani secara tepat.

“Jika Polresta tidak bergerak cepat, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gesekan yang jauh lebih besar,” tandasnya. Senin (09/11-26)

Melalui pertemuan silaturahmi tersebut, 26 perwakilan Ormas dan LSM berharap Kapolresta Karawang dapat memberikan penjelasan sekaligus memastikan perkembangan laporan tersebut mendapat perhatian sesuai prosedur hukum.

Sementara itu, proses pembuktian dan penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap menjadi kewenangan penyidik. Klarifikasi dari pihak terlapor serta keterangan resmi kepolisian juga diperlukan agar pemberitaan memenuhi prinsip keberimbangan dan praduga tak bersalah. ***

Pewarta: RSK

 

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

spot_img

NASIONAL

DAERAH

REKOMENDASI

- Advertisement -spot_img

HUKUM & KRIMINAL

BIROKRASI

INVESTIGASI

ARTIKEL POPULER