KARAWANG-TRIKUPDATE.CLIK | Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, memberikan peringatan keras kepada para kepala desa agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam mengelola dana desa. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan amanah negara yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Pesan penting ini disampaikan Reda saat menghadiri kegiatan optimalisasi program “Jaga Garda Desa” bersama DPC ABPEDNAS Kabupaten Karawang. Acara yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan tersebut berlangsung di Telaga Resto, kawasan KIIC, Karawang, Rabu (11/03).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Reda menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap setiap rupiah anggaran yang mengalir ke desa.
Reda menjelaskan bahwa meski saat ini pelaporan keuangan telah menggunakan teknologi digital melalui aplikasi Siskeudes yang terintegrasi dengan aplikasi Jaga Desa, pengawasan fisik tetap tidak bisa ditinggalkan.
“Di aplikasi hanya terlihat angka-angka laporan, sementara realisasi nyata di lapangan belum tentu terlihat jelas. Karena itu, kami menggandeng BPD untuk membantu kejaksaan melakukan pengecekan langsung terhadap setiap kegiatan desa,” ujar Reda.
Ia menggarisbawahi bahwa pengetatan pengawasan ini bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan kepala desa, melainkan sebagai langkah preventif (pencegahan) agar tidak terjadi penyimpangan yang berujung pada kasus hukum.
Berdasarkan data nasional, tercatat sedikitnya 535 kepala desa di Indonesia pernah tersandung kasus hukum terkait pengelolaan dana desa. Angka ini menjadi alarm bagi semua pihak bahwa pengawasan sejak dini sangat diperlukan.
“Tujuan kami bukan untuk menghukum, tetapi memastikan adanya perbaikan dan pencegahan. Jika pengawasan berjalan baik, maka potensi tindak pidana korupsi bisa ditekan seminimal mungkin,” tegasnya.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyambut positif inisiatif penguatan pengawasan yang melibatkan BPD. Menurutnya, BPD memiliki peran sentral dalam memastikan setiap kebijakan desa berjalan sesuai mekanisme, terutama melalui forum Musyawarah Desa (Musdes).
“Kehadiran Pak Jamintel menjadi motivasi besar bagi keluarga besar ABPEDNAS di Karawang. Kami berharap tata kelola anggaran desa semakin baik, transparan, dan benar-benar mendukung program pembangunan, termasuk sektor ketahanan pangan,” tutur Aep.
Karawang, yang dikenal sebagai lumbung padi nasional, diharapkan dapat mengoptimalkan dana desa untuk penguatan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi potensi unggulan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi kejaksaan, di antaranya:
- Hermon Dekristo (Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat)
- Dedy Irwan Virantama (Kajari Karawang)
- Apsari Dewi (Kajari Purwakarta)
- Semeru (Kajari Bekasi)
- Noordien Kusumanegara (Kajari Subang)
- Indra Utama (Ketua Umum DPP ABPEDNAS)
Selain agenda pengawasan, acara juga diisi dengan penyerahan kartu anggota ABPEDNAS DPC Karawang secara simbolis, pembagian seragam anggota baru, penyerahan bantuan alat peraga pendidikan, serta sosialisasi pemutakhiran data anggota. Acara ditutup dengan buka puasa bersama untuk mempererat silaturahmi antarlembaga di bulan suci Ramadan.***
Pewarta: Onedee
