Serapan Anggaran Lemah, DPRD Karawang Soroti Perencanaan OPD
KARAWANG | TRIKCUPDATE| Rendahnya serapan anggaran belanja hingga triwulan kedua tahun anggaran 2025 di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Karawang menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, mengungkapkan bahwa perencanaan yang lemah menjadi biang keladi di balik serapan anggaran yang masih di bawah 30 persen ini.
Evaluasi Menyeluruh dan Kritik Terhadap SiLPA
Kepada awak media Endang Sodikin menegaskan bahwa DPRD akan segera melakukan evaluasi kinerja para pimpinan OPD terkait. “Insya Allah minggu depan kita akan evaluasi kinerja para Pimpinan OPD tersebut agar ke depan tidak terus terulang,” ujarnya. Kamis (17-07)
Endang Sodikin juga mengamini kritik fraksi-fraksi mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Menurutnya, SiLPA yang tinggi bukanlah indikasi efisiensi, melainkan cerminan dari anggaran yang tidak terserap. Ini mengindikasikan adanya masalah dalam pelaksanaan program dan proyek.
Desakan Percepatan Lelang Proyek Infrastruktur
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang secara khusus menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). Kedua dinas ini mengelola anggaran pembangunan infrastruktur yang vital bagi masyarakat.
“Rekan-rekan di Banggar berharap, terutama bagi Dinas PUPR dan Dinas PRKP yang mengelola anggaran pembangunan infrastruktur kebutuhan masyarakat, proyek dengan pagu di atas Rp 5 miliar sudah mesti di-mapping sejak Desember. Sehingga di awal tahun bisa langsung running lelangnya,” seru Kedua DPRD Karawang.
Ia mencontohkan Pemkot Surabaya yang sudah mampu menggelar lelang proyek sejak Januari atau paling lambat Februari karena melakukan mapping lelang di akhir tahun anggaran sebelumnya. “Jadi kalau kendala teknis ada di proyek lelang, kita minta ke mereka (Pimpinan OPD) harus berani melakukan langkah persiapan dari awal. Tak perlu ada alasan lagi mengenai hal ini. Berbeda dengan kendala faktor cuaca, itu mah bisa kita tolerir,” tandasnya.
Endang Sodikin juga secara serius menyoroti potensi pengerjaan proyek Sistem Kebut Semalam (SKS) akibat molornya proses perencanaan dan lelang. Oleh karena itu, ia sepakat jika Bupati Karawang menerapkan sistem reward dan punishment terhadap pimpinan OPD berdasarkan kinerja mereka. “Jangan sampai visi Karawang Maju hanya sekadar jargon,” imbuhnya.
Sinkronisasi Lintas Sektoral dan Penambahan Anggaran
Selain itu, Sodikin menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektoral, mencontohkan koordinasi antara Dinas PUPR atau Dinas PRKP dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).
“Sinkronisasi lintas sektoral ini penting. Yang kita butuhkan sekarang adalah percepatan, efektivitas dan efisien,” tegasnya. Kekhawatiran muncul mengingat akan ada penambahan alokasi anggaran dalam Perubahan Anggaran (APBD Perubahan) mendatang. “Di Perubahan Anggaran ini kan ada penambahan lagi. Bagaimana mau nambah alokasi kalau yang ada saja kedodoran,” pungkas Sodikin.
Lima OPD dengan Serapan Terenda
Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) per 11 Juli 2025, lima OPD dengan serapan belanja terendah adalah:
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP)
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Serapan belanja kelima OPD ini masih di bawah 30 persen. Bahkan, Dinas PUPR baru mencapai 27,64 persen, dan Dinas PRKP hanya 21,81 persen. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan anggaran demi pembangunan Karawang.
