spot_img

Massa Aksi di Karawang Tuntut Keadilan dan Cabut UU Pro-Oligarki

KARAWANG, TRIKUPDATE.CLIK | RATUSANĀ  massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Karawang, Senin (1/9/2025). Aksi ini berlangsung dengan penjagaan ketat oleh aparat gabungan dari Polri, TNI, Brimob, dan Satpol PP.

Saat berorasi di gerbang gedung, para demonstran membawa spanduk dan poster berisi aspirasi. Meskipun sempat terjadi pelemparan botol yang membuat situasi memanas, aparat berhasil mengendalikan keadaan, sehingga aksi tetap kondusif.

Dari atas mobil komando, perwakilan massa, Kelvin Hudqof Akbar, memimpin jalannya “sidang rakyat”. Mereka melakukan aksi di luar gedung karena pihak keamanan tidak mengizinkan mereka masuk ruang paripurna demi alasan keamanan. Dalam kesempatan itu, Kelvin menyampaikan ultimatum kepada Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, agar merespons tuntutan mereka dalam waktu 3×24 jam.

Berita Lainnya  Bupati Bekasi Apresiasi Ormas Jaga Keamanan dan Kondusivitas Wilayah

Enam Tuntutan Utama

Massa menyuarakan enam tuntutan utama, yaitu:

  1. Mengadili dan Mengecam DPR RI: Menuntut agar DPR RI diadili atas keputusan menaikkan gaji dan tunjangan di tengah kondisi rakyat yang miskin.
  2. Menolak Perampasan Aset: Menolak perampasan aset rakyat, termasuk tanah, kekayaan alam, ruang hidup, serta kenaikan pajak dan utang negara yang membebani rakyat kecil.
  3. Mengadili Kepolisian: Mendesak pengadilan mengadili kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran HAM dan tindakan represif. Massa menganggap kepolisian kini lebih menjadi alat kekuasaan daripada pelindung rakyat.
  4. Cabut UU Pro-Oligarki: Menuntut pencabutan dan pembatalan seluruh UU/RUU pro-oligarki, seperti Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI.
  5. Wujudkan Kesejahteraan Rakyat: Menuntut terwujudnya kesejahteraan rakyat, pekerjaan layak, pendidikan gratis, kesehatan universal, dan jaminan sosial yang adil.
  6. Kedaulatan di Tangan Rakyat: Menegaskan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan elit politik, aparat represif, maupun oligarki.
Berita Lainnya  Diskon PBB-P2, Upaya Pemkab Karawang Ringankan Beban Masyarakat

Aksi ini menarik perhatian publik Karawang karena jumlah massa yang besar. Meski demikian, kondisi di sekitar Gedung DPRD tetap aman dan terkendali setelah Ketua DPRD Karawang menyatakan kesiapannya untuk menampung aspirasi yang disampaikan. ***

Pewarta : NiSan

 

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

spot_img

NASIONAL

DAERAH

REKOMENDASI

- Advertisement -spot_img

HUKUM & KRIMINAL

BIROKRASI

INVESTIGASI

ARTIKEL POPULER