spot_img

Kritik Pedas ‘Barrier Gate’ Mapolresta Karawang, Askun: Kantor Pelayanan Publik atau Rumah Pribadi?

KARAWANG, TRIKUPDATE.CLIK | Pemberlakuan barrier gate atau palang pembatas akses kendaraan di pintu masuk Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Karawang menuai kritik keras dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang. Kebijakan tersebut dinilai justru menciptakan kerumitan baru bagi masyarakat yang hendak mengakses pelayanan kepolisian.

Ketua DPC PERADI Karawang, Asep Agustian, S.H., M.H., secara terbuka mempertanyakan kebijakan pembatasan akses tersebut. Menurutnya, penerapan barrier gate tidak mencerminkan pelayanan publik yang mudah, terbuka, dan berpihak kepada masyarakat.

Pria yang akrab disapa Askun itu bahkan menyebut mekanisme akses kendaraan di Mapolresta Karawang terlalu berbelit-belit jika dibandingkan dengan markas kepolisian di wilayah lain.

“Sepengalaman saya, sepertinya hanya di Mapolresta Karawang yang seribet ini. Di Polres, Polresta, Polda, bahkan Mabes Polri sekalipun tidak sebegininya. Skema barrier gate ini murni hanya bikin ribet masyarakat yang datang,” ujar Asep Agustian, Kamis (22/10/2026).

Berita Lainnya  Langkah Dinas Pertanian Karawang Secara Normatif Dan On The Track Dalam Realisasi Kegiatan Pokir Patut Diapresiasi

Askun menyayangkan perubahan status kelembagaan dari Polres menjadi Polresta yang menurutnya tidak diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Alih-alih mendapatkan akses yang lebih mudah, warga justru dihadapkan pada pembatasan kendaraan dan kewajiban mencari tempat parkir di luar area markas dengan biaya tertentu.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai orientasi pelayanan di lingkungan Mapolresta Karawang. Sebab, kantor kepolisian merupakan fasilitas pelayanan publik yang setiap hari didatangi warga untuk mengurus berbagai keperluan, mulai dari pelaporan perkara hingga kebutuhan administrasi kepolisian.

“Kalau begini kondisinya, lebih baik kembalikan saja statusnya menjadi Polres. Bukannya meningkat, kualitas pelayanannya justru merosot tajam,” tegasnya.

Kritik Askun tidak berhenti pada keberadaan palang pembatas. Ia juga menyoroti pengaturan parkir di dalam lingkungan Mapolresta Karawang yang disebutnya lebih mengakomodasi kendaraan anggota kepolisian, sementara masyarakat diarahkan untuk memarkirkan kendaraan di luar area.

Berita Lainnya  Informasi Soal Jasa Konsultan Yang Hanya 3 Tidak Benar, Setelah Ditelusuri Ada 24 Yang Berkontrak

Menurutnya, kebijakan semacam itu perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda antara anggota kepolisian dan warga yang datang untuk memperoleh pelayanan.

“Halaman parkir di dalam Mapolresta dikhususkan untuk kendaraan anggota, sementara masyarakat dipaksa parkir di luar dan bayar. Pertanyaannya, ini sebenarnya kantor pelayanan publik atau rumah pribadi?” kritik Askun.

Persoalan tersebut juga mendorong Askun mempertanyakan keberadaan kantong parkir berbayar di samping Mapolresta Karawang, termasuk aspek legalitas dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Ia memastikan akan melakukan pengecekan langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang guna memperoleh kejelasan mengenai mekanisme retribusi parkir tersebut. Pemeriksaan itu, menurutnya, diperlukan untuk mengetahui apakah aktivitas parkir tersebut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk besaran penerimaan yang disetorkan setiap bulan.

“Pasti akan saya cek ke Bapenda, apakah ada kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau tidak. Jika ada, berapa nilai retribusi parkir yang masuk setiap bulannya,” cecarnya.

Berita Lainnya  Menakar Urgensi Tokoh Pers dalam TP2D Bekasi: Antara Kontrol Sosial dan Konflik Kepentingan

Askun mendesak agar kebijakan barrier gate di Mapolresta Karawang segera dievaluasi dan dicabut apabila terbukti menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Ia menilai kemudahan akses semestinya menjadi bagian penting dari upaya membangun institusi kepolisian yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Menurutnya, pembatasan akses yang berujung pada tambahan beban parkir bagi masyarakat berpotensi bertolak belakang dengan semangat pelayanan kepolisian yang humanis. Karena itu, ia meminta pengelola Mapolresta Karawang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan fasilitas dan pengaturan lingkungan markas.

“Ingat, slogan Kapolri saat ini adalah ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Polisi seharusnya tampil lebih humanis dan merakyat. Bagaimana bisa dekat dengan masyarakat kalau urusan parkir saja masyarakat dibeda-bedakan dan disingkirkan?” pungkasnya. ***

Pewarta: RSK

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

spot_img

NASIONAL

DAERAH

REKOMENDASI

- Advertisement -spot_img

HUKUM & KRIMINAL

BIROKRASI

INVESTIGASI

ARTIKEL POPULER