Oleh: Prof. Henri Subiakto (Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, dan Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI))
JAKARTA-UPDATE.CLIK | PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto tampaknya bergerak cepat untuk mereformasi institusi Polri, sebagai jawaban atas tuntutan publik yang menguat pasca-demo besar pada Agustus 2025. Namun, langkah Prabowo ini memunculkan dinamika menarik, bahkan memicu pertanyaan: apakah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo “mendahului” atau justru “melawan” agenda presiden?
Pada 17 September 2025, Presiden Prabowo menunjuk Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian. Penunjukan ini disertai dengan kenaikan pangkat istimewa menjadi Jenderal Kehormatan (bintang empat) dan rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian di bawah koordinasi presiden, yang juga akan melibatkan tokoh eksternal seperti Mahfud MD.
Di hari yang sama, Kapolri Listyo Sigit merespons dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri secara internal. Tim yang terdiri dari 52 perwira ini dipimpin oleh Komjen Chryshnanda Dwilaksana, dengan Listyo Sigit sebagai pelindung.
Dua langkah ini mencerminkan kompleksitas politik di pemerintahan Prabowo. Penunjukan Jenderal Dofiri, figur kredibel yang dihormati karena integritasnya, bisa dibaca sebagai sinyal kuat bahwa Prabowo ingin mengendalikan agenda reformasi langsung dari Istana. Kenaikan pangkatnya pun dapat diartikan sebagai sikap politik untuk memilih loyalis di luar gerbong Listyo Sigit, mengingat Dofiri lebih senior.
Pembentukan tim internal oleh Polri, sehari setelah penunjukan Dofiri, memicu interpretasi ganda. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai langkah proaktif Polri yang ingin berbenah diri. Namun, di sisi lain, langkah ini juga bisa diartikan sebagai upaya defensif kelompok Listyo untuk mempertahankan struktur internal dari kemungkinan rekomendasi radikal dari tim presiden.
Sikap Kapolri Listyo Sigit yang secara publik menyatakan siap mendukung kebijakan presiden, namun di saat bersamaan membentuk tim internal yang besar, memunculkan pertanyaan tentang upaya perlindungan posisi dan struktur kepolisian dari kemungkinan perubahan struktural radikal, seperti yang pernah dituntut oleh Gerakan Nurani Bangsa.
Peristiwa ini juga merupakan uji coba hubungan antara Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit. Jika Presiden berhasil melakukan reformasi besar, ia akan dianggap sebagai pemimpin yang tegas dan solid. Sebaliknya, jika agenda reformasi tidak berjalan dan struktur internal Polri tetap di bawah kendali Listyo Sigit, pemerintah Prabowo bisa dianggap tidak solid.
Pada akhirnya, dinamika ini adalah pengujian apakah Polri bisa direformasi tanpa konflik internal. Atau justru, peristiwa ini akan menjadi arena perebutan pengaruh antara berbagai kekuatan politik yang ada di sekitar istana. Perkembangan kedua tim ini dalam beberapa minggu ke depan akan menjadi indikasi penting mengenai soliditas kekuasaan Presiden dan relasinya dengan institusi kepolisian.
