Di Balik Rasisme PT FCC, Askun Soroti Mandulnya Disnaker Karawang Tangani Rekrutmen Gelap
KARAWANG | TRIKUPDATE.CLIK – Pernyataan rasis seorang Manajer HRD PT FCC Indonesia yang menyebut masyarakat Karawang “susah diajarkan dan tidak pintar-pintar” telah memicu gelombang kemarahan publik. Cuitan yang viral di media sosial ini tidak hanya melukai perasaan warga di tengah ketatnya persaingan mencari pekerjaan, tetapi juga kembali menguatkan dugaan adanya praktik rekrutmen tenaga kerja yang tidak transparan di wilayah tersebut.
Pengamat Kebijakan Pemerintahan Karawang, H. Asep Agustian—dikenal sebagai Askun—menyambut baik langkah LBH Bumi Proklamasi Karawang yang telah melaporkan insiden ini. “Kami mengapresiasi LBH Bumi Proklamasi Karawang yang melaporkan ini agar menjadi terang benderang,” ujar Askun, berharap kasus ini dapat diselesaikan tuntas tanpa eskalasi konflik fisik.
Fokus kini beralih pada tanggung jawab PT FCC Indonesia. Askun secara spesifik menyoroti peran General Manager (GM) perusahaan, mempertanyakan keberaniannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap manajer yang telah menyebabkan kegaduhan besar ini. “Yang bertanggung jawab adalah perusahaan. Pertanyaannya, GM-nya sendiri berani tidak memberikan sanksi terhadap manajer ini karena dia sudah membuat kegaduhan sehingga masyarakat Kabupaten Karawang marah besar?” tegas Askun.
Menurut Askun, kemarahan publik sangat beralasan mengingat sulitnya mencari nafkah dan maraknya modus rekrutmen ilegal. Ia juga mempertanyakan peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Karawang dalam mengawasi praktik semacam itu. “Perusahaan harus bertanggung jawab, pemiliknya harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini. GM-nya harus mengeluarkan surat sanksi, memberikan sanksi terhadap manajer ini,” imbuh Askun dengan nada tinggi.
Di tengah polemik ini, cuitan manajer HRD yang mengklaim 63% penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan Karawang turut menuai cibiran. Angka tersebut memicu keraguan publik, terutama terkait kepatuhan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kuota pekerja lokal.
Askun menuntut bukti faktual atas klaim bombastis tersebut. Ia mendesak Disnaker Karawang untuk segera mempublikasikan data konkret mengenai jumlah perusahaan di Karawang, tingkat kepatuhan terhadap Perda, serta verifikasi jumlah masyarakat Karawang yang benar-benar terserap di perusahaan-perusahaan. “Disnaker ini punya datanya tidak? Ada berapa perusahaan di Karawang? Benar tidak menjalankan itu? Pernah tidak dicek?” sindir Askun.
Ia juga mengkritik kinerja Disnaker yang menurutnya “banyak offset” (penyimpangan), bahkan menyindir Disnaker yang diisi “sarjana hukum” namun dinilai pandai memutarbalikkan fakta. Askun berharap Disnaker fokus pada tugas utamanya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, bukan malah menciptakan kegaduhan.
Askun menegaskan bahwa kegaduhan ini tidak akan selesai jika terus-menerus “diadukan” ke Gubernur Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya menghargai Bupati Karawang, Haji Aep Syaepuloh, sebagai pemimpin pilihan rakyat. “Hargai dong Bupati. Bupati ini dipilih oleh masyarakat Kabupaten Karawang,” ujarnya. “Kenapa harus mengadu ke Gubernur? Selesai tidak masalah ini oleh Gubernur? Kan tidak juga,” sindirnya.
Sikap Disnaker yang dinilai “tidak mempunyai attitude” dan “melemparkan kotoran ke muka Bupati” juga menjadi sorotan Askun. Ia mengingatkan pentingnya etika dalam berkoordinasi. “Semuanya ini silakan bicarakan, ada Bupati sekalipun ada undangan. Kami punya pimpinan Pak nanti lah sebentar, itu kan ada etikanya ini,” tambahnya.
Askun berharap Gubernur bertindak lebih elegan dengan menyerahkan wewenang penuh kepada Bupati Karawang untuk menyelesaikan masalah ini. “Tolonglah kewenangan itu semua ada sama Bupatinya. Tinggal ditegur sama Bupatinya, telepon, ‘Tolong ya Bupati, ini ada masalah, dibereskan’,” sarannya, menekankan pentingnya jalur koordinasi yang tepat dan efisien.
Terakhir, Askun menyoroti “dua kegaduhan”: pertama, cuitan Manajer HRD PT FCC, dan kedua, tindakan Disnaker yang “ujug-ujug datang ke sana tanpa etika.” Ia bahkan menyindir Kepala Disnaker: “Kepada Pak Bupati, Kadisnaker ini untuk tidak dimutasi dan buktikan hasil kerja selama di Disnaker, bukan malah bikin gaduh menemui gubernur, dan hasilnya mana???” sebuah tamparan keras terhadap kinerja Disnaker.
