Kontroversi Videotron Rp 1,8 Miliar di Karawang: LMP Tuntut Audit & Transparansi
KARAWANG | TRIKUPDATE.CLIK | Proyek pengadaan videotron senilai Rp 1,8 miliar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang menuai sorotan tajam. Videotron yang terpasang di atas pos polisi simpang jalan dekat Alun-alun Karawang ini menjadi perbincangan hangat warganet, yang menilai proyek tersebut sebagai pemborosan anggaran.
Wakil Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Mada Jawa Barat, Andri Kurniawan, melayangkan kritik keras. Ia menilai pengadaan videotron ini tidak memiliki urgensi jelas, apalagi di tengah seruan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi APBN dan APBD agar anggaran fokus pada belanja publik yang menyentuh langsung masyarakat. Lalu, videotron ini urgensinya di mana?” ujar Andri kepada awak media pada Rabu (16/7).
Menurut Andri, pemerintah daerah sudah memiliki akun media sosial dan dapat memanfaatkan media mainstream untuk publikasi informasi secara efektif, tanpa perlu menggelontorkan miliaran rupiah. Ia juga mempertanyakan klaim Diskominfo bahwa videotron akan menghasilkan pendapatan daerah.
“Kalau memang ingin menghasilkan profit, bagaimana kajian bisnisnya? Berapa target PAD-nya? Itu yang harus dijelaskan secara terbuka,” tambahnya.
Andri juga menyoroti lokasi pemasangan videotron yang rawan menimbulkan kemacetan. Ia meragukan efektivitas alat ini sebagai media publikasi atau sarana hiburan karena lokasinya kurang mendukung.
Pihak LMP mengaku telah mencoba pendekatan persuasif kepada Diskominfo, namun tanpa respons. “Dua hari saya hubungi Sekretaris Diskominfo, tidak pernah diangkat. Kalau tidak kooperatif, kami akan menempuh jalur hukum bersama Peradi Karawang dan bila perlu menggerakkan aksi massa,” tegasnya.
LMP Jabar juga mendesak DPRD Karawang, khususnya Badan Anggaran dan komisi terkait, untuk membuka data serta hasil pembahasan proyek ini. “Kami ingin tahu siapa inisiatornya, bagaimana proses pembahasannya, dan rincian penggunaan anggaran 1,8 miliar itu,” jelas Andri.
Jika tidak ada kejelasan, Laskar Merah Putih memastikan akan melayangkan laporan dugaan penyimpangan, baik melalui jalur hukum formal maupun aksi unjuk rasa terbuka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek ini menggunakan anggaran sebesar Rp 1.797.201.000 dari APBD 2025, dengan ukuran layar 3 x 5 meter. Surat Perintah Kerja (SPK) proyek dengan nama pekerjaan Digital Iconic-Videotron Outdoor OLS5F Yed ini ditandatangani pada Maret 2025. ***
