BANDUNG, TRIKUPDATE.CLIK – Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Mada Jawa Barat, H. Awandi Siroj Suwandi, menyampaikan kekecewaan terhadap klarifikasi Masyarakat Sipil Jawa Barat terkait insiden penurunan atau pembalikan foto Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat.
Awandi menilai, klarifikasi yang disampaikan melalui surat resmi tertanggal 13 November 2026 tersebut belum menjawab persoalan mendasar. Pasalnya, dalam dokumen klarifikasi itu, pihak Masyarakat Sipil Jawa Barat dinilai tidak menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua DPRD, pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat, maupun masyarakat atas tindakan salah seorang peserta audiensi yang membalikkan foto tersebut.
Menurut Awandi, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keberadaan sebuah foto, melainkan berkaitan dengan etika, penghormatan terhadap lembaga negara, serta tanggung jawab moral setiap kelompok masyarakat ketika menyampaikan aspirasi.
“Atas nama Ketua Laskar Merah Putih Mada Jawa Barat, saya merasa kecewa atas tindakan sekelompok orang yang mengatasnamakan Masyarakat Sipil Jawa Barat. Menurunkan atau membalikkan foto Gibran Rakabuming Raka dengan cara seperti itu bukanlah tindakan yang mencerminkan etika dalam menyampaikan aspirasi,” tegas Awandi.
Ia menyayangkan tindakan tersebut terjadi di lingkungan DPRD Jawa Barat, sebuah lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya dihormati sebagai tempat menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang santun, terbuka, dan bertanggung jawab.
Kekecewaan Awandi semakin bertambah setelah membaca surat klarifikasi Masyarakat Sipil Jawa Barat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa Karya Wiguna.
Surat tertanggal 13 November 2026 itu ditandatangani Andri P. Kantaprawira, S.IP., MM, selaku Pimpinan Rombongan Audiensi atas nama Masyarakat Sipil Jawa Barat.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa peristiwa penurunan foto Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan spontan salah seorang peserta. Pihak rombongan juga menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan bagian dari aksi simbolik yang telah direncanakan dalam agenda audiensi pada 12 November 2026.
Namun, bagi Awandi, penjelasan mengenai tindakan spontan tersebut tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab moral pihak yang membawa rombongan audiensi.
Ia berpandangan, ketika sebuah kelompok datang secara bersama-sama dengan membawa nama organisasi atau gerakan masyarakat, maka sudah semestinya terdapat tanggung jawab untuk menjaga sikap dan perilaku seluruh peserta selama kegiatan berlangsung.
“Kalau memang benar itu tindakan spontan salah seorang peserta, seharusnya ada sikap tegas dan tanggung jawab dari pimpinan rombongan. Jangan hanya menjelaskan bahwa tindakan tersebut spontan, tetapi tidak disertai permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD maupun masyarakat,” ungkapnya.
Sebelumnya, pimpinan DPRD Jawa Barat juga telah memberikan penjelasan mengenai kronologi kejadian tersebut. Pimpinan DPRD menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan ataupun mengarahkan tindakan pembalikan foto Gibran Rakabuming Raka saat sesi foto bersama setelah audiensi.
Bahkan, pimpinan DPRD mengaku tidak mengetahui secara langsung ketika foto tersebut dibalik karena berada di posisi pinggir, sementara kondisi ruangan cukup ramai.
Berdasarkan daftar yang disampaikan pihak penyelenggara, jumlah peserta audiensi mencapai sekitar 176 orang.
Pimpinan DPRD juga menjelaskan bahwa permohonan audiensi telah diterima sehari sebelum kegiatan berlangsung. Terdapat sekitar enam tuntutan yang hendak disampaikan oleh kelompok masyarakat tersebut.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD menyatakan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu, permohonan audiensi tetap diterima meskipun situasi politik nasional saat itu tengah menjadi perhatian publik.
Pimpinan DPRD bahkan menyampaikan rencana mengirimkan surat kepada koordinator Masyarakat Sipil Jawa Barat guna meminta klarifikasi atas insiden tersebut.
Bah Wandi sapaan akrabnya menegaskan, Laskar Merah Putih menghormati hak setiap warga negara maupun kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Namun, kebebasan menyampaikan aspirasi harus tetap diiringi etika, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap pihak lain.
Menurutnya, kritik terhadap pejabat maupun kebijakan negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Akan tetapi, tindakan yang berpotensi merendahkan kehormatan lembaga dan tidak mengindahkan etika tidak seharusnya dibenarkan dengan alasan kebebasan berekspresi.
Ia berharap Masyarakat Sipil Jawa Barat tidak berhenti pada penyampaian klarifikasi tertulis, tetapi juga menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat serta masyarakat.
“Jangan sampai persoalan ini hanya diselesaikan dengan penjelasan bahwa semuanya merupakan tindakan spontan. Ada etika yang harus dijaga. Ada pimpinan dan anggota DPRD yang harus dihormati, begitu juga masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut,” ujarnya.
Awandi menambahkan, sikap saling menghormati harus menjadi landasan dalam kehidupan demokrasi.
Perbedaan pandangan politik maupun kritik terhadap pejabat negara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan etika dan tata krama di ruang publik.
Ia berharap kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen masyarakat agar dalam menyampaikan aspirasi tetap mengedepankan cara-cara yang bermartabat, sehingga substansi tuntutan tidak justru tertutup oleh kontroversi akibat tindakan yang tidak semestinya.****
Pewarta : RSK
