BANDUNG, TRIKUPADATE.CLIK – Pemberitaan yang beredar di sejumlah media online dan menyebut Fanni Aminadia, S.E., M.M.M., berhasil memenangkan seluruh gugatan dalam sengketa kepengurusan Laskar Merah Putih (LMP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dibantah karena tidak sesuai dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan.
Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 215/G/2026/PTUN.JKT, majelis hakim menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kedudukan hukum atau legal standing Penggugat.
Dalam amar putusan bagian MENGADILI, majelis hakim menetapkan:
- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kedudukan hukum Penggugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp421.000.
Fakta tersebut menjadi dasar untuk membantah narasi yang beredar di sejumlah media online. Sebab, hasil yang tercantum dalam amar putusan tidak menunjukkan adanya gugatan yang dikabulkan sebagaimana diklaim dalam pemberitaan tersebut.
Penyebutan kemenangan seluruh gugatan tidak memiliki kesesuaian dengan hasil persidangan sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadilan. Dalam perkara ini, majelis hakim menerima eksepsi terkait kedudukan hukum Penggugat. Konsekuensinya, gugatan dinyatakan tidak diterima.
Perlu dipahami bahwa gugatan tidak diterima berbeda dengan gugatan dikabulkan maupun ditolak. Putusan tidak diterimanya gugatan berkaitan dengan aspek hukum yang menghalangi pemeriksaan lebih lanjut terhadap gugatan, sehingga tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penilaian majelis hakim terhadap benar atau salahnya seluruh substansi keputusan administrasi yang disengketakan.
Dengan demikian, klaim kemenangan penuh Fanni Aminadia yang diberitakan sejumlah media online tidak tepat jika disampaikan sebagai hasil akhir perkara tersebut.
Hal lain yang perlu diluruskan adalah narasi mengenai pembatalan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0000054.AH.01.08.TAHUN 2025 tertanggal 14 Januari 2025.
Berdasarkan amar putusan halaman 132 yang menjadi rujukan, tidak terdapat pernyataan majelis hakim yang membatalkan SK tersebut. Tidak ditemukan pula perintah kepada Menteri Hukum untuk mencabut keputusan dimaksud ataupun menerbitkan SK baru berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan dan Penetapan Majelis Tinggi Dewan Pendiri Nomor 05 tertanggal 10 Oktober 2025.
Karena itu, klaim bahwa putusan tersebut telah membatalkan SK Menteri Hukum sekaligus mengesahkan kepengurusan tertentu tidak didukung oleh amar putusan yang dirujuk.
Penyampaian informasi mengenai perkara ini semestinya membedakan antara dalil gugatan, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Ketiganya merupakan bagian berbeda dalam dokumen persidangan dan tidak boleh dicampuradukkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Menanggapi pemberitaan yang berkembang di sejumlah media online tersebut, Ketua Markas Daerah (Mada) Laskar Merah Putih Jawa Barat, H. Awandi, menegaskan bahwa jajaran LMP di Jawa Barat tetap berada dalam satu garis komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum HM Arsyad Cannu.
Ia menegaskan, penggunaan nama, lambang, dan atribut LMP harus memiliki dasar kewenangan yang jelas serta sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan hukum.
“Jangan sampai ada pihak yang membangun opini seolah-olah telah memenangkan perkara secara keseluruhan, sementara amar putusan PTUN Jakarta secara jelas menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Kami meminta semua pihak menghormati fakta hukum dan tidak menggiring opini publik dengan informasi yang tidak sesuai dokumen pengadilan,” tegas H. Awandi.
Menurutnya, Mada LMP Jawa Barat memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan, identitas, dan seluruh atribut organisasi agar tidak digunakan tanpa dasar kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya tegaskan, Laskar Merah Putih di Jawa Barat tetap satu komando di bawah Ketua Umum HM Arsyad Cannu. Kami memiliki tanggung jawab menjaga marwah, kehormatan, dan atribut organisasi,” ujarnya.
H. Awandi juga menyatakan akan menempuh mekanisme organisasi dan jalur hukum apabila ditemukan penggunaan atribut LMP tanpa kewenangan yang sah.
“Apabila Fanni Aminadia dan kelompoknya datang ke Jawa Barat dengan membawa atau menggunakan atribut LMP tanpa dasar kewenangan yang sah, kami akan mengambil langkah tegas melalui mekanisme organisasi dan jalur hukum. Penertiban atribut akan kami lakukan secara tertib, tanpa kekerasan dan tanpa tindakan main hakim sendiri,” lanjutnya.
Ia meminta seluruh jajaran LMP di Jawa Barat tetap solid dan tidak terprovokasi oleh perkembangan pemberitaan maupun persoalan internal organisasi.
Mada LMP Jawa Barat juga meminta media massa lebih cermat dalam memberitakan persoalan sengketa kepengurusan organisasi, khususnya perkara yang telah memiliki dokumen putusan pengadilan. Pemberitaan yang beredar di sejumlah media online harus dikoreksi apabila tidak sesuai dengan isi dokumen resmi pengadilan.
Setiap klaim mengenai kemenangan perkara, pembatalan keputusan administrasi, maupun pengesahan kepengurusan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mada LMP Jawa Barat di bawah kepemimpinan H. Awandi menegaskan komitmennya menjaga soliditas dan kehormatan organisasi di bawah komando HM Arsyad Cannu. Setiap persoalan kepengurusan maupun penggunaan atribut organisasi akan disikapi melalui mekanisme yang berlaku dengan tetap mengedepankan supremasi hukum.
Pelurusan ini disampaikan untuk mengoreksi pemberitaan yang telah menyebar di media online sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat berdasarkan fakta dalam putusan pengadilan.***
Pewarta: RSK
