KARAWANG-TRIKUPDATE.CLIK | ALOKASI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang tahun 2024 untuk pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), memicu perhatian publik. Meskipun anggarannya tergolong besar dan proses pengadaan dilakukan melalui tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menemukan adanya temuan signifikan.
BPK Perwakilan Jawa Barat dilaporkan sempat menemukan beberapa temuan dalam pengerjaan proyek konstruksi di Dinas PUPR Karawang, dengan istilah utama kekurangan volume.
Menjelang akhir tahun anggaran, informasi menyebutkan masih tersisa 15 paket proyek pembangunan jalan dan jembatan yang temuan BPK-nya belum terselesaikan. Temuan ini menjadi sorotan, mengingat besarnya dana APBD yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis tersebut.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), Andri Kurniawan, memberikan perspektif yang berimbang.
Andri tidak menampik adanya temuan BPK, bahkan ia menyebut temuan tersebut hampir dapat dipastikan ada setiap tahun di setiap Pemerintahan Daerah. Namun, ia menekankan pada kemampuan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
“Justru untuk Kabupaten Karawang sudah 10 kali berturut-turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian kenapa temuan paling besar terdapat pada Dinas PUPR? Karena alokasi APBD paling besar untuk kebutuhan pembangunan berada pada OPD teknis,” ujar Andri Kurniawan, Kamis (30/10/2025).
Andri menegaskan bahwa predikat WTP sebanyak 10 kali berturut-turut merupakan indikator bahwa Dinas PUPR Karawang selalu mampu menyelesaikan tindak lanjut pemulihan atau pengembalian temuan BPK setiap tahunnya.
Mengenai sisa 15 paket pekerjaan yang dikabarkan belum rampung, Andri meyakini hal itu bukan berarti tidak ada progres sama sekali. Ia menduga sedang ada proses pemulihan berkelanjutan yang penyelesaian tuntasnya baru terlihat di akhir tahun.
Dugaan tersebut terbukti. Berdasarkan informasi terbarunya, Andri menyampaikan adanya progres signifikan:
“Berdasarkan informasi terupdate yang saya dapatkan, ternyata dari 15 paket proyek yang sebelumnya dikabarkan belum terselesaikan, per hari ini saya mendapatkan informasi terbaru, bahwa 14 paket sudah terselesaikan,” ungkapnya.
Progres cepat ini mendapat apresiasi. Andri menilai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karawang patut mendapat apresiasi karena mampu secara maksimal “mem-push” kewajiban kalangan penyedia jasa.
Di sisi lain, Andri juga mengapresiasi elemen masyarakat tertentu yang bersikap kritis menyoroti persoalan temuan BPK ini.
“Sikap kritis masyarakat merupakan suplemen baik untuk mendorong agar para penyedia jasa tidak terlalu santai menyelesaikan kewajibannya,” tutup Andri, menekankan pentingnya pengawasan publik dalam menjamin kualitas proyek infrastruktur daerah.
Pewarta: eReSKa
